6/7.8. Kebijakan
Anti Kemiskinan
Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi
pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari
lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB,ILO, UNDP, dan lain sebagainya.
Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya
World Developent Report on Proverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang
berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front :
i.
pertumbuhan
ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan
bagi kelompok miskin
ii.
pengembangan
SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih
baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan
ekonomi
iii.
membuat
suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara penduduk miskin yang
sama sekali tidak mamu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan
ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana
alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.
Untuk mendukung strategi yang tepat
dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang
sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu,
yaitu :
1.
Intervensi
jangka pendek, berupa :
a)
Pembangunan
sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan
b)
Manajemen
lingkungan dan SDA
c)
Pembangunan
transportasi, komunikasi, energi dan keuangan
d)
Peningkatan
keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan
e)
Peningkatan
proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial)
2.
Invervensi
Jangka Menengah dan Panjang, berupa:
a)
Pembangunan/penguatan
sektor usaha
b)
Kerjsama
regiona
c)
Manajemen
pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi
d)
Desentralisasi
e)
Pendidikan
dan kesehatan
f)
Penyediaan
air bersih dan pembangunan perkotaan
g)
Pembagian
tanah pertanian yang merata
Enieysweetgirl.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment