Difa Ryansyah (lahir di Medan, 25 Januari 2002, umur 14 tahun) .
Difa adalah seorang aktor berkebangsaan Indonesia . Difa terkenal sebagai penyanyi cilik melalui ajang pencarian bakat menyanyi anak-anak Idola Cilik yang diselenggarakan oleh stasiun televisi RCTI . Difa berhasil menjadi Juara Kedua Idola Cilik 2013 . Difa adalah lulusan siswa SD Islam Al-Musabbihin Medan dan sekarang bersekolah di Smp Terbuka .
Latar Belakang Difa Ryansyah
Nama Panjangnya Muhammad Difa Ryansyah,
Thursday, January 7, 2016
Wednesday, January 6, 2016
Perkembangan Koperasi Di Indonesia
Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut, yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota. Upaya dari pendirian koperasi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat untuk lebih memahami koperasi. Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan.
Pengertian Koperasi
Koperasi berasal dari kata cooperative, secara sederhana berawal dari kata ”co” yang berarti bersama dan ”operation” artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.
Perkembangan Koperasi di Indonesia
1. Awal Pertumbuhan Koperasi Indonesia
Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 (Ahmed 1964, h. 57), yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Jikalau pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan-pinjam (Soedjono 1983, h.7) maka selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi.
Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja patih di Purwokerto (1896), mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpan-pinjam. Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Hubungan kegiatan simpan-pinjam yang dapat berkembang ialah model koperasi simpan-pinjam lumbung dan modal untuk itu diambil dari zakat. Selanjutnya Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908 menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka tokotoko koperasi. Perkembangan yang pesat dibidang perkoperasian di Indonesia yang menyatu dengan kekuatan social dan politik menimbulkan kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda.
Oleh karenanya Pemerintah Hindia Belanda ingin mengaturnya tetapi dalam kenyataan lebih cenderung menjadi suatu penghalang atau penghambat perkembangan koperasi. Dalam hubungan ini pada tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja no. 431 yang berisi antara lain :
a. Akte pendirian koperasi dibuat secara notariil;
b. Akte pendirian harus dibuat dalam Bahasa Belanda;
c. Harus mendapat ijin dari Gubernur Jenderal; dan di samping itu diperlukan biaya meterai 50 gulden.
2. Koperasi Di Indonesia Pada Zaman Orde Baru Hingga Sekarang
Tampilan orde baru dalam memimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Indonesia, dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Ketetapan MPRS no.XXIII membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah. Berikut beberapa kejadian perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang :
a. Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mensahkan Undang-Undang koperasi no.12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang no.14 tahun 1965.
b. Pada tahun 1969, disahkan Badan Hukum terhadap badan kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN).
c. Lalu pada tanggal 9 Februari 1970, dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
d. Dan pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang.
e. Masuk tahun 2000an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat.
http://andikaprasetya11.blogspot.com/2013/10/sejarah-perkembangan-koperasi-di.html
http://veneziaamanda.blogspot.com/2012/11/perkembangan-koperasi-di-indonesia.html
Pengertian Koperasi
Koperasi berasal dari kata cooperative, secara sederhana berawal dari kata ”co” yang berarti bersama dan ”operation” artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.
Perkembangan Koperasi di Indonesia
1. Awal Pertumbuhan Koperasi Indonesia
Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 (Ahmed 1964, h. 57), yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Jikalau pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan-pinjam (Soedjono 1983, h.7) maka selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi.
Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja patih di Purwokerto (1896), mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpan-pinjam. Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Hubungan kegiatan simpan-pinjam yang dapat berkembang ialah model koperasi simpan-pinjam lumbung dan modal untuk itu diambil dari zakat. Selanjutnya Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908 menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka tokotoko koperasi. Perkembangan yang pesat dibidang perkoperasian di Indonesia yang menyatu dengan kekuatan social dan politik menimbulkan kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda.
Oleh karenanya Pemerintah Hindia Belanda ingin mengaturnya tetapi dalam kenyataan lebih cenderung menjadi suatu penghalang atau penghambat perkembangan koperasi. Dalam hubungan ini pada tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja no. 431 yang berisi antara lain :
a. Akte pendirian koperasi dibuat secara notariil;
b. Akte pendirian harus dibuat dalam Bahasa Belanda;
c. Harus mendapat ijin dari Gubernur Jenderal; dan di samping itu diperlukan biaya meterai 50 gulden.
2. Koperasi Di Indonesia Pada Zaman Orde Baru Hingga Sekarang
Tampilan orde baru dalam memimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Indonesia, dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Ketetapan MPRS no.XXIII membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah. Berikut beberapa kejadian perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang :
a. Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mensahkan Undang-Undang koperasi no.12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang no.14 tahun 1965.
b. Pada tahun 1969, disahkan Badan Hukum terhadap badan kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN).
c. Lalu pada tanggal 9 Februari 1970, dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
d. Dan pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang.
e. Masuk tahun 2000an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat.
http://andikaprasetya11.blogspot.com/2013/10/sejarah-perkembangan-koperasi-di.html
http://veneziaamanda.blogspot.com/2012/11/perkembangan-koperasi-di-indonesia.html
Thursday, November 19, 2015
Menelaah Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992
Selamat datang di blog saya, disini
saya akan menelaah beberapa pasal undang-undang yang mengatur tentang koperasi . Berikut ini
hasil dari telaah saya, selamat membaca
Koperasi adalah badan hukum yang
didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan
kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi
aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social, dan budaya sesuai
dengan nilai dan prinsip koperasi .
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG
PERKOPERASIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan
ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun
dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi
sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas
dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
d. bahwa untuk� mewujudkan hal-hal tersebut dan
menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan
tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan
Pasal Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN
Pada Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan
tentang pengertian perkoperasian, yaitu :
Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut
kehidupan Koperasi.
Ø
Yang
dimaksud dengan kehidupan Koperasi adalah aspek yang erat berkaitan dengan
pembangunan Koperasi, seperti misalnya falsafah, ideologi, organisasi,
manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan, dan sebagainya.
Pada Pasal 5 menjelaskan tentang Prinsip Koperasi,
yaitu :
Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam
kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut
Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berwatak sosial.
Ayat (1)
Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari
dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri
Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.
Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi
sebagai berikut:
a.
keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
Ø Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan
Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan
oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota
dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan
dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa
dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk
apapun.
b.
pengelolaan dilakukan secara demokratis;
Ø Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa
pengelolaan Koperasi dilakukan alas kehendak dan keputusan para anggota. Para
anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam
Koperasi.
c.
pembagian sisa hasil usaha dilakukan
secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
Ø Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota
dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam
Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap
Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan
dan keadilan.
d.
pemberian balas jasa yang terbatas
terhadap modal;
Ø Modal dalam Koperasi pada dasarnya
dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari
keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada
para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata alas besarnya
modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti
tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar .
e.
kemandirian.
Ø Kemandirian mengandung pengertian dapat
berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh
kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam
kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab,
otonomi,swadaya,berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak
untuk mengelola diri sendiri.
Ayat (2)
Dalam mengembangkan Koperasi, maka
Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
a.
pendidikan perkoperasian;
b.
kerja sama antarkoperasi.
Ø Di samping kelima prinsip sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan
dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama
antar koperasi.
Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi
merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan,
memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan
Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal,
regional, nasional, dan internasional.
Pada Pasal 6 menjelaskan tentang syarat
pembentukan koperasi, yaitu :
Ayat (1)
Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
Ø Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga
kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah
mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi
yang sama.
Pada Pasal 7 menjelaskan tentang syarat
pembentukan koperasi, yaitu :
Ayat (1)
Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik
Indonesia.
Ø Yang dimaksud dengan tempat kedudukan
adalah alamat tetap kantor Koperasi.
Pada Pasal 15 menjelaskan tentang bentuk
dan jenis koperasi, yaitu :
Koperasi
dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
Ø Pengertian Koperasi Sekunder meliputi
semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau
Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi,
Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis
atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai
tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk,
maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang
bersangkutan.
Pada Pasal 16 menjelaskan tentang bentuk dan jenis, yaitu :
Jenis Koperasi
didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
Ø Dasar untuk menentukan jenis Koperasi
adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya,
seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi
Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk
oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan
sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.
Pada Pasal 18 menjelaskan tentang
keanggotaan, yaitu :
Ayat (1)
Yang dapat menjadi
anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan
tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan
dalam Anggaran Dasar.
Ø Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer
adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini
dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian
khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu
melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut
tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.
Ayat (2)
Koperasi dapat memiliki
anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya
ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Ø Dalam hal terdapat orang yang ingin
mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat
memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat
diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi
penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari
suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pada Pasal 27 menjelaskan tentang rapat
anggota, yaitu :
Ayat (1)
Selain
Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan
Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera
yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
Ø Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila
sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota.
Ayat (2)
Rapat
Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi
atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
Ø Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh
anggota dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota
menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan
kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi. Jika
permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar,
maka Pengurus harus memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan
Pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan Koperasi.
http://denpasarkota.go.id/assets_subdomain/34/download/UU%20No%2025%20Tahun%201992%20Tentang%20Perkoperasian_277045.pdf
http://denpasarkota.go.id/assets_subdomain/34/download/UU%20No%2025%20Tahun%201992%20Tentang%20Perkoperasian_277045.pdf
Wednesday, November 18, 2015
Menelaah Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012
Selamat
datang di blog saya, disini saya akan menelaah undang-undang yang mengatur
tentang koperasi . Berikut ini hasil dari telaah saya, selamat membaca
Koperasi
adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum
koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk
menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang
ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi . menurut
saya pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah
itu seharusnya memenuhi aspirasi dan memenuhi kebutuhan anggotanya . Jadi
Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau
revisi undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 . Pada Media Oktober 2012
Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Sidang Paripurna menyetujui rancangan
Undang-undang Perkoperasian Terbaru .
Seharusnya
pada undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 diganti, Karena sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia .
Inilah landasan utama Kementrian Koperasi dan UKM untuk melahirkan
undang-undang perkoperasian terbaru .
Adanya
undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 yang menggantikan undang-undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang perkoperasian dinilai memiliki beberapa kelemahan dan
mewarisi tradisi perkoperasian colonial . Sebagai salah satu contohnya adalah semangat koperasi dihilangkan
kemandiriannya dan di subordinasikan dibawah kepentingan kapitalisme maupun
negara .
Pada Pasal 5 Ayat 1 menjelaskan tentan Nilai yang mendasari
kegiatan koperasi, yaitu:
(1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:
a.
kekeluargaan;
Ø Yang dimaksud
dengan “kekeluargaan” adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan
kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran
orang-perseorangan.
b.
menolong diri sendiri;
Ø Yang dimaksud
dengan “menolong diri sendiri” adalah semua Anggota Koperasi berkemauan dan sepakat
secara bersama-sama menggunakan jasa Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan
Koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar.
c.
bertanggung jawab;
Ø Yang dimaksud
dengan “bertanggung jawab” adalah segala kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan
dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi
dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi
Koperasi.
d.
demokrasi;
Ø Yang dimaksud
dengan “demokrasi” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak
ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung
kepada besar kecilnya modal yang diberikan.
e.
persamaan;
Ø Yang dimaksud
dengan “persamaan” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang
sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan
berkoperasi.
f.
berkeadilan;
Ø Yang dimaksud
dengan “berkeadilan” adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi
semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi Anggota Koperasi.
g.
kemandirian.
Ø Yang dimaksud
dengan “kemandirian” adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain
yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan,
kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian
kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani
mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri
sendiri.
Pada Pasal 6 Ayat 1 menjelaskan tentang prinsip yang dilaksanakan
oleh koperasi, yaittu:
(1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:
a.
keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
Ø Koperasi
merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua
orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung
jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik,
atau agama.
b.
pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
Ø Koperasi
merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggotanya. Anggota
berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota
yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada
Anggota dalam rapat Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu
Anggota satu suara.
c.
Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
Ø Selain sebagai
pemilik Koperasi, Anggota Koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya.
Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi merupakan sumber kekuatan utama
bagi kemajuan Koperasi.
d.
Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
Ø Koperasi
merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh
Anggota. Jika Koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk
Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas
dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian
demokratis oleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi Koperasi.
e.
Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus,
dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati
diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
Ø Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan
agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan Koperasi.
Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat
tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi adalah sangat prinsipil.
Paada
Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan tentang:
(1) Anggota
Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
Ø Yang dimaksud
dengan “Anggota sebagai pemilik” adalah pemilikan Anggota atas badan usaha
Koperasi dengan tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor Anggota.
Ø Yang dimaksud dengan
“Anggota sebagai pengguna jasa Koperasi” adalah penggunaan atau pengambilan
manfaat ekonomi dari pelayanan yang disediakan oleh Koperasi.
Pada
Pasal 27 Ayat 1 menjelaskan tentang:
(1) Anggota
Koperasi Primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa
Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Ø Yang dimaksud
dengan “kesamaan kepentingan ekonomi” adalah kesamaan dalam hal kegiatan usaha,
produksi, distribusi, dan pekerjaan atau profesi. Kesamaan kepentingan ekonomi
sangat terkait dengan latar belakang jenis Koperasi, yaitu Koperasi Konsumen,
Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam.
Pada
Pasal 32 menjelaskan tentang:
Rapat Anggota
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
Ø Rapat Anggota
merupakan perwujudan kehendak para Anggota untuk membicarakan segala sesuatu
yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan Koperasi, serta memiliki
segala wewenang yang tidak diberikan kepada Pengawas atau Pengurus dalam batas
yang ditentukan dalam Undang-Undang ini / Anggaran Dasar.
Pada Pasal 35 Ayat 4 menjelaskan tentang:
(4)
Hak suara pada Koperasi Sekunder diatur dalam Anggaran Dasar dengan
mempertimbangkan jumlah Anggota.
Ø Yang dimaksud
dengan ”mempertimbangkan jumlah Anggota” adalah bahwa dalam penentuan hak
suara, dipertimbangkan unsur-unsur jumlah anggota dari Koperasi Anggota dan
besar kecilnya volume usaha atau kekayaan bersih Koperasi. Koperasi Sekunder
yang bersangkutan perlu menciptakan rumus penentuan hak suara yang didasarkan
pada asas keadilan dan disepakati oleh seluruh Anggota.
Pada
Pasal 115 Ayat 1 menjelaskan tentang:
(1) Gerakan
Koperasi mendirikan suatu dewan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah
untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi
Koperasi, dalam rangka pemberdayaan Koperasi.
Ø Yang dimaksud
dengan "dewan Koperasi Indonesia” yang selanjutnya disingkat Dekopin
merupakan kelanjutan dari Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia
disingkat SOKRI, yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh Kongres Koperasi
Seluruh Indonesia yang Pertama, yang diselenggarakan di Indonesia .
Subscribe to:
Posts (Atom)