Kenaikan BBM, Akan Timbulkan Kepentingan di DPR

JAKARTA - Kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan akal-akalannya untuk penggelembungan proyek-proyek di DPR.

Demikian disampaikan Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Effendi Simbolon saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (15/11/2014).

"Kebijakan itu kan banyak mendapat penolakan rakyat, karena dianggap lebih menyiksa mereka, nah ini malah dinaikkan, akal-akalan itu untuk penggelembungan proyek-proyek di DPR dan mendapatkan komisi yang banyak," cetusnya.

Menurut Effendi, peraturan yang berlaku selama ini kuota subsidi BBM ditentukan oleh DPR dan kenaikan harga ditetapkan oleh pemerintah. Celah ini disebutnya sebagai kondisi yang sarat kepentingan.

"Di sadari atau tidak, hal ini sangat berpotensi menimbulkan kepentingan-kepentingan bagi pihak-pihak yang terlibat, saya lebih memilih menolak, tegas saya katakan," ucapnya.

Ia menilai, suara politik di DPR sering terbelah dua dalam menyikapi kebijakan kenaikan BBM. Meski ini hal yang wajar dari tahun ke tahun, namun Effendi berharap hal serupa seharusnya dapat di minimalisasikan karena rakyat Indonesia butuh pemerintah yang dewasa, dalam arti, lanjut Effendi, dapat secara dewasa mempertimbangkannya.

"Kebanyakan kita kan selalu sulit redam urat, inginnya saya marilah kita duduk bersama, ini demi kemaslahatan rakyat Indonesia kedepan, Presiden harus menjalankan fungsinya dengan benar," tukasnya.

Lebih lanjut Effendi menerangkan, masalah lain juga terletak pada dualisme di DPR saat ini menganut faham yang bersebrangan. Pertama, anggota DPR yang mengambil kebijakan berdasarkan konstitusi dan Undang-undang Dasar 1945. Kedua, anggota DPR yang berorientasi pada projek pembangunan. "Keduanya saling adu kuat," pungkasnya.

Winda Eka Riyani - Okezone

http://economy.okezone.com/read/2014/11/15/19/1065966/kenaikan-bbm-akan-timbulkan-kepentingan-di-dpr